makna pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah yakni penguasa yang. makna pemerintah daerah

8. Pertanyaan berikut muncul tentang alasan ”mengapa. Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai. 12. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA edisi revisi 2015 terdapat tabel 4. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk. Namun demikian, pelaksanaannya tersendat-sendat, lamban, bahkan dalam beberapa hal mengalami dampak kemunduran. Otonomi daerahDaerah otonom adalah sebuah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 7. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. Negara yang merdeka dan berdaulat dimana seluruh Negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur daerah. pemerintahan daerah di Indonesia. Referensi: Budiardjo, Miriam. 1. Dengan modal semangat dinamis, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan, melenyapkan kebathilan, sanggup berjuang membangun dan bertaqwa kepada Allah SWT untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Otonomi Daerah. Persoalan baru muncul ketika Daerah dihadapkan pada konsepsi otonomi daerah, dimana UU No. UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan pilot project desentralisasi. Pemerintah pusat. keterbukaan. Kedudukan. (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal itu didasarkan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara; b. No NKRO rumusan hasil. Menurut Undang-Undang No. Pasal 5Adjar. Di tengahnya ada gambar Monumen Nasional Indonesia (Tugu Nasional) yang di sisi kiri dan kanan dilingkari dengan padi dan kapas. Peran Pemerintah Daerah. 9 tanda di dalam segitiga landasan melambangkan tahun 1993. Banyak pertanyaan mengemuka menyangkut kesiapan SDM di daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18 Ayat. Pasal 18 Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bermula dari kondisi tersebut maka pemerintah pusat maupun daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya pada tataran komitmen saja tetapi juga. 22 Tahun 1999 secara eksplisit merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (unity) dan perbedaan (diversity). Persyaratan mengenai aparatur pemerintah Negara telah ditetapkan dalam UU no. Agar pemerintah tidak cuma dijalankan oleh pemerintah pusat, namun Daerah juga bisa. Diharapkan daerah-daerah tertinggal dapat lebih diperhatikan serta lebih berkembang. Pengembangan sumber daya manusia bermakna perwujudan tanggung jawab sosial suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. TUGAS MANDIRI 4. Bahkan, ada pemerintah daerah yang memberlakukan penggunaan bahasa daearah (Jawa) bagi karyawan pemerintah daerah pada hari tertentu juga. Pergeseran peranan pemerintah daerah dalam format otonomi daerah terbatas dan bertingkat pada masa orde baru menjadi otonomi daerah seluas luasnya pada era. Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah dikelola oleh pemerintah daerah, peran pemerintah pusat dapat berkurang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Makna Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah. Itulah pengertian, struktu, dan makna pemerintah pusat di Indonesia. Keterangan Makna Gambar Lambang. I. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 11 Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. LAMBANG & MOTTO DAERAH. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. 2) Ciri-ciri Pajak Daerah Karena Indonesia merupakan negara hukum, landasan hukum merupakan hal yang penting. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan”, makalah disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R. dalam suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Hukum pemerintahan daerah adalah hukum yang mendasari, mengatur penyelenggaraan, serta pengelolaan pemerintahan daerah yang melibatkan pemerintah daerah. wewenang untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan Pendapat Para Pakar/Para Ahli Mengenai Desentralisasi. " Pejabat setingkat meneteri adalag sekretaris negara, jaksa agung, serta sekretaris kabinet. Oleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Sedangkan secara konstitusional struktural hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. MAKNA REFORMASI BIROKRASI Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola. 5 Asthesia Dhea Cantika , MNC Portal · Kamis 10 Maret 2022 13:00 WIB. Beberapa di antara kewajiban tersebut misalnya melindungi masyarakat yang ada di daerahnya, menjaga persatuan di daerah tersebut, tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam. Gubernur, wali kota, dan bupati sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu dan sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Forum ini akan membahas dua permasalahan yang terkait dengan konsep dasar pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah di Indonesia. MAKNA UMUM LAMBANG DAERAH KABUPATEN KUNINGAN. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan. Dalam konteks Negara kesatuan, penerapaan asas desentralisasi maupun. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut telah dilakukan, semata- mata merupakan untuk dapat mencapai suatu pemerintahan yang akan lebih efisien. Rifandi, Z. 1. Yuk simak penjelasan berikut ini!Jakarta -. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian. Warna hijau mencerminkan rasa kedamaian, persahabatan dan toleransi, sekaligus menggambarkan kesuburan daerah Kabupaten Lumajang. Mengutip dari. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, negara menyelenggarakan makna pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bidang, sehingga berkonsekuensi pada timbulnya hak dan kewajiban negara, termasuk berkaitan dengan keuangan negara. Dengan adanya makna desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden. Ini mengandung makna Pemerintah Pusat tidak lagi mengurus kepentingan rumah tang-Pengertian Dari Daerah Otonom. 1. Pemberian informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan cara untuk mengurangi informasi asimetrik di sektor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 33/2004 (perubahan dari UU No. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik, aparatur pemerintah yang menjalankan tugasnya di tingkat daerah perlu memenuhi prasyarat aparatur pemerintah daerah yang berlaku. Makna Lambang Daerah Metro Lambang Daerah Kota Metro Bumi Sai Wawai" disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 8 November 1999 tentang Lambang Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 6. Menurut UU No. Tujuan diberlakukannya sistem desentralisasi adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah, perbaikan ekonomi sosial di daerah, serta. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun materi muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan. 7. 8. makna desentralisasi bersentuhan dengan proses dalam arti pembentukan daerah . Sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya meliputi makna sumpah pemuda dan juga presiden dan wakil presiden saja, namun juga meliputi pemerintahan pusat dan daerah. 11 Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu peroses, yaitu suatu peroses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan. Negara kesatuan adalah negara. Prangko Lambang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya, secara filosofis diperlukan elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. 1. Tujuan Otonomi Daerah. Masih banyaknya daerah 3T tidak lepas dari. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Tolib dan Nuryadi dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X (2016:126), terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1. Jakarta - . Bentuk perisai pada lambang melukiskan sikap jiwa yang tahan uji, tabah dan penuh ketetapan hati sebagai dasar dari tiap perbuatan manusia. Berikut adalah bunyi pasal 18B UUD 1945: Pasal 18B. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah. com - Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di daerah disebut otonomi daerah. Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, maka, pemerintah daerah harus memiliki pola pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia. Selain otonomi daerah, sistem lainnya adalah desentralisasi. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Materi Soal Buku PKN Kelas 10 Kurikulum 2013 Halaman 114 Tabel 4. Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan. Pengertian atau Definisi Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU. Perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 1. Budaya Pemerintahan SATRIYA yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi. 2. Melambangkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Pemerintah Kota Tangerang, yaitu 28 Februari 1993 dengan penjelasan sebagai berikut: 28 gelombang riak air melambangkan tanggal 28. 4 Asas-Asas Pemerintahan Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2004 di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah. A. 54) mengungkapkan bahwa definisi birokrasi adalah. Otonomi daerah sendiri adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengarus dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. 22 tahun 1999. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan. Prosesnya diawali dengan. Selanjutnya mengingat makna pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota, namun juga pada daerah provinsi, maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi. B Gedhe Wahyu Pratama dan I Ketut Suardika (Jurnal Kertha Negara Vol. Selama ini, aturan yang melandasi transfer dari pusat ke daerah adalah UU No. Kedua makna tersebut. Pelimpahan wewenang secara dekonsentrasi dilakukan melalui cara pendelegasian wewenang perangkat yang berada di bawah hirarkinya di daerah dan juga pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Lambang Sumatera Selatan berbentuk perisai bersudut lima. JAKARTA - Makna desentralisasi adalah sebuah proses yang memungkinkan daerah mampu berkembang berbasiskan prakarsa lokal (daerah). Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini. 7. Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada : 1) Perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan 2) Perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham . makna “kesatuan” dan “persatuan”. Lalu di bawahnya. Dalam pengertian ini maka pemerintahan identik dengan negara. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Berdasarkan Perda Kotamadya Salatiga Nomor 5 Tahun 1997, makna lambang daerah dibagi menjadi dua macam yaitu: 1. Ukuran Lambang Daerah adalah garis tengah lingkaran 30, sedangkan ukuran bagian-bagian. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat; d. Sebelum diamendemen, Pasal 31 UUD 1945 hanya memuat dua pasal yang isinya sebagai berikut: (1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 22/1999. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. KOMPAS. (2019). Pasal 18, 18A, dan 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 25/1999) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah. UU Pemda membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yakni. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur perjanjian, dan perundingan,. Isi lambang berjiwakan 3 prinsip : 1. 2. Latar belakang. Agar. 1. Pemerintah daerah bebas partisipasi masyarakat daerah dalam berkreasi dan berekspresi dalam rangka negara kesatuan dengan ditetapkannya membangun daerahnya, tentu saja dengan Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang tidak melanggar ketentuan perundang- pemerintahan daerah. Mengurangi Peran Pemerintah Pusat. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. 1. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan dalam tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 46 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta: 2005, hal. Pelimpahan wewenang tersebut dengan tetap memegang beberapa kebijakan pemerintah pusat sebagai aturan utama, seperti kebijakan politik luar negeri, pertahanan dan. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya. Daerah Khusus, Daerah Instimewa, dan Otonomi KhususUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuanpemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diaturdengan Undang-undang. Tabel 4. KOMPAS. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke. Presiden Sukarno mengeluarkan UU No. Arti Lambang Kota Palembang, Punya 18 Tanduk Lembaran Daun Teratai, Ini Makna & Sejarahnya Lambang daerah Kota Palembang yang memiliki corak dan warna kuning, merah, biru dan hijau yang mendominasi. Tidak semua negara menggunakan penamaan yang sama, yaitu desentralisasi. Makna Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memajukan bahasa, sastra, dan budaya daerah. Dikutip dari buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) oleh Syamsuddin Haris, berikut pengertian. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah resmi disahkan, sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang. Di dalamnya terdapat lukisan bunga teratai, batang hari sembilan, jembatan Ampera, dan gunung serta di atasnya terdapat atap rumah khas Sumatera Selatan. PEMERINTAH DAERAH. 21. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. 3. Bina Cipta, Bandung. Portal Resmi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam implementasinya secara umum kepada Pemerintahan daerah telah 2. Mutiara Sumber Widia, hal. Laica Marzuki Dalam . 32 dan UU No. Mengurangi Peran Pemerintah Pusat. Pasal 7 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), menyatakan bahwa 1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: a) data perencanaan pembangunan daerah; b) analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan c) informasi perencanaan pembangunan daerah. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah. Pengertian otonomi daerah . 4 berperan melayani masyarakat, bukan semata-mata alat. KOMPAS. ANTARA/dokumentasi pribadi/Kliwon. Kita mulai dari Kota Bandar Lampung. 17 kuntum bunga kapas, 5 daun sirih, 3 buah pinang, 45 butir padi melambangkan catatan sejarah, tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan RI, dimana rakyat Deli Serdang turut memberi dharma bhaktinya dalam kemerdekaan.